Iklan

Pantai Anyer Banten

Bagi Anda yang ingin menghilangkan kepenatan ibukota Jakarta, segeralah menuju kawasan Banten. Tujuan utamanya adalah Pantai Anyer. Wisata pantai indah ini, bisa dijangkau lewat Cilegon dengan jarak sekitar 160 km dari Jakarta dan  50 km dari Kota Serang.

Di sana, Anda akan disuguhkan pemandangan pasir putih di sepanjang pantai kawasan Anyer. Jika ingin bermain air dengan keluarga atau kerabat Anda, air laut di Pantai Anyer cukup meyakinkan, selain bersih, warnanya juga cukup biru.

Bagi Anda yang ingin berselancar dan bermain jetski, di pantai ini juga disediakan. Dengan biaya sekitar Rp. 20.000,-, Anda sudah bisa menyewa bodyboard, sedang untuk jetski dibutuhkan biaya sekitar Rp. 100.000,- selama 15 menit.

Adapun area bermain untuk anak-anak, untuk berenang, berjemur, hingga para pedagang suvenir. Jangan pernah sia-siakan waktu luang Anda selama di Pantai Anyer tersebut. Keleluasaan bercanda ria bersama keluarga atau kerabat cukup menjamin liburan Anda berkesan.

Tak perlu khawatir soal akomodasi. Berbagai vila bisa ditemukan di sepanjang pantai hingga Labuhan dan Tanjung Lesung. Agar terlihat lebih jelas keindahan lainnya, terdapat teropong mercusuar di kawasan ini.

Jika sudah puas, mampirlah ke lokasi wisata lainnya, ujuan danau buatan Tasikardi di Desa Margasana, Kramatwatu. Danau ini telah dibangun saat pemerintahan raja Banten, berfungsi sebagai irigasi dan sumber air untuk rakyat dan Kerajaan Surosowan.

Pantai Tanjung Pasir Tangerang

Dok.MI

Seringkali puluhan anak dan orang dewasa asyik berenang di tepi Pantai Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang. Dengan sukaria, mereka bersenda gurau dan tidak terlihat rasa ketakutan sama sekali.

Tangerang menawarkan wisata alam pantai sepanjang 40 kilometer. Sepanjang garis pantai itu, terdapat dua lokasi yang menjadi wisata andalan, yaitu Tanjung Pasir dan Tanjung Kait.

Tanjung Pasir telah lama menjadi tempat rekreasi di Tangerang. Meski daerah sekitar Tanjung Pasir sering digunakan tempat latihan TNI-AL, tak menutup kemungkinan tempat ini selalu diburu pengunjung ibukota.

Pengunjung datang menggunakan kendaraan pribadi, bak terbuka, bus sedang, sepeda motor, atau naik angkutan umum dari Kampung Melayu, Teluk Naga, Tangerang. Sedan mewah juga sering terlihat parkir di sana. Objek utama adalah panorama pantai.

Sering pula, Tanjung Pasir disebut orang sebagai 'Ancol'-nya Tangerang. Hanya saja, fasilitas dan sarana di Tanjung Pasir jauh di bawah Ancol. Mungkin yang diutamakan Tanjung Pasir adalah harga ikan bakar yang murah meriah. Dengan uang sekitar Rp 15.000 sudah mengenyangkan perut.

BERITA NUSANTARA

DPC Partai Gerindra Magelang,

Tak Tentu Arah

Magelang
Jajaran kepengurusan Partai Gerindra Kabupaten Magelang gonjang-ganjing tak tentu arah, pasalnya SK kepengurusan yang dipimpin Yanto Badrun dicabut Haknya oleh DPP yang ia terima tertanggal 14 Agustus 2008, dengan Nomor: 10-0272/kpts/DPP-GERINDRA/2008.dan menerbitkan SK Pejabat sementara (Pjs) dengan Nomor: 08-1085/kpts/DPP-GERIN-DRA/2010, tertanggal 27 Oktober 2010. dalam SK Pjs tersebut menunjuk Haiban Hajid sebagai Ketua, Suharno sekretaris, dan bendahara Arendy Prihatiantoro

Keputusan ini sangat melukai kader dan pengurus partai yang telah bersama-sama berjuang membesarkan Partai Gerindra di Kabupaten Magelang dari nol. “saya sangat terkejut dengan keputusan DPP yang telah mencabut SK yang pernah saya terima, kalau memang saya dan pengurus lain dianggap tidak mampu melaksanakan tugas,  buktinya lima orang Anggota Dewan dari Partai Gerindra kini duduk di kursi DPRD Kabupaten Magelang hasil Pemilu Legislatif tahun 2009 apakah ini bukan bukti, lanjut mbah Yanto panggilan akrabnya.

Dengan keputusan ini saya dan jajaran pengurus DPC serta PAC serasa dikuliti hidup-hidup, saya dan pengu-rus yang lain siap berhenti setiap saat, namun harusnya melalui mekanisme yang jelas ataupun Muscab bila perlu Muscablub, adanya keputusan ini saya dan teman-teman merasa dipojokan, bahkan pengurus yang lain serta PAC se Kabupaten Magelang sangat tidak menyetujui hal ini dan mereka menyatakan sikap dengan menolak pencabutan SK dan terbitnya SK Pjs ini, buktinya ini pernyataan dari Ketua PAC se Kabupaten Magelang, sambil menunjukan surat pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua PAC se Kabupaten Magelang itu. Bahkan surat itu sudah saya kirimkan ke DPD dan DPP Partai Gerindra, namun rupanya sampai kini tidak ada respon dan dipertimbangkanya aspirasi kader-kader kita yang dibawah oleh DPP. Apakah hal seperti ini bisa disebut Organisasi yang matang? Ini kan bukan PT yang bisa seenaknya dengan bawahanya main buang begitu saja, tegas Yanto.

Sementara SK Pjs kini telah habis masa berlakunya karena keputusan tersebut dibuat di Jakarta pada Tanggal 27 Oktober 2010 dan hanya mem-punyai keabsahan selama sembilan puluh hari dari tTanggal diterbitkan SK tersebut, dan sampai kini SK Devinitif belum turun, serta sebelum SK Pjs habis masa berlakunya pengurus Pjs diharapkan mengadakan sosialisasi tentang hal ini dan segera mungkin membentuk Kepengurusan baru, namun menurut Informasi yang dihimpun Lintas, Kepengurusan yang diajukan Pjs ke DPP kurang melibatkan pengurus lama, bahkan hanya ada beberapa orang yang dimasukan dalam kepengurusan baru tersebut. Dari nara sumber lain nama-nama yang diajukan ke DPP sebagian dari hasil titipan seorang Anggota DPRD Propinsi Jateng. Ini sangat disayangkan oleh Yanto Badrun karena menurut beliau masih banyak sekali kader-kader Partai gerindra di Kabupaten Magelang yang punya potensi dan power cukup, juga telah teruji kemampuan serta dedikasinya dalam mengemban tugas kepartaian di DPC Kabupaten Magelang, saya lebih tau tentang itu tandas Yanto yang Dibenarkan Abdul Azis selaku Sekretaris DPC.

Tolonglah DPP untuk mengkaji ulang hal ini, saya tau persis orang-orang yang telah bekerja keras membesarkan Partai Gerindra disini, namun setelah ini besar mereka dibuang begitu saja, kasihan mereka waktu dulu tak kenal lelah bahkan kadang tak sempat pulang kerumah guna berusaha membesarkan Gerindra benar-benar dari titik “nol”. Bahkan waktu itu kader kita ada yang sampai rela menjual sepeda motor untuk biaya mengumpulkan Fotocopi KTP saat partai ini ikut Verifikasi Faktual, padahal dia bukan caleg ataupun pengurus partai di DPC maupun PAC.itulah sedikit bukti yang telah diberikan kader-kader kita kepada Gerindra, kenapa itu tidak sempat terpikirkan oleh DPP.

Kita ini dari Gerindra sedang berusaha mencetak calon pemimpin bangsa, maka dari itu kita berawal dari yang kecil dan terorganisasi dengan baik serta kita harus bersama-sama mengangkat harkat martabat Gerindra di muka Publik, bukan malah mencemari dengan pola-pola yang kurang bijak serta arogan. Tolong hargai karya orang lain karena kita tak mungkin mampu untuk berdiri sendiri. Tapi kalau caranya seperti ini kemana Partai Gerindra mau dibawa kalau sebagian Pemimpinya tidak mau tau dan menerima aspirasi dari bawah, tambah seorang kakek ini dengan semangat.

Beberapa pengurus lama dan kader-kader sangat prihatin dengan keadaan ini, kenapa penunjukan ini tidak dirapatkan dulu kepada pengurus DPC serta PAC sebelum menerbitkan SK Pjs tersebut.

Di sisi lain Kepengurusan Yanto Badrun telah melengkapi Proposal persaratan pengambilan dana Banpol tahun 2010 ke Kesbangpol Kabupaten Magelang, semua sudah lengkap dengan berita acara dan kwitansi yang ia tandatangani dengan Sekretaris serta  Bendahara, namun tanpa setahu Yanto Badrun rekening Partai telah dipindah ke rekening Partai yang diketuai Haiban Hajid yang notabene juga sebagai anggota Dewan dari DP 4 Kabupaten Magelang tersebut.

Kini jajaran pengurus lama serta PAC bahkan Anggota Dewan yang lain juga tidak tau siapa yang mengambilnya, saat lintas mencoba mengkonfirmasi ke beberapa pengurus lama dan PAC Serta kader-kader di wilayah Kabupaten Magelang hanya mendapatkan informasi kalau sebagian uang itu katanya digunakan untuk menyewa kantor dan kebetulan itu rumah milik Haiban Hajid sendiri, namun besaran sewanya tidak ada yang tau karena tidak diajak membahasnya.  Dan apakah uang sebesar Rp. 65.290.890 itu masih atau tidak ataupun uang itu dikemanakanya orang-orang tersebut di atas tidak tau menahu. (Pomo/Ady P)

Kali Putih Kembali Lahar Setinggi 3 Meter

Magelang
Kaliputih kembali banjir lahar berupa pasir dan batu setinggi 3 meter dan sempat menutup Jalan raya Magelang - Yogyakarta KM.23, Gempol Jumoyo Salam Magelang, kini disisi jalan terbentuk seperti beteng batu-batu berukuran besar dengan perkiraan bobot puluhan ton, lahar kesekian kalinya datang pada hari Jum.at sore Tanggal 04-03-2011 pukul 17-00 WIB dan mereda sekitar pukul 18-00 WIB, lahar yang diiringi suara gemuruh dan menggetarkan bumi sempat membuat kalang kabut warga sekitar bantaran sungai kaliputih yang pernah mengalami bencana lahar dingin terbesar, dimana aliran lahar mengubur empat Desa yakni Desa Jumoyo, Seloboro, Sirahan serta Desa Plosogede, Kecamatan Ngluar beberapa waktu lalu.

Warga sangat ketakutan apabila sampai terjadi seperti beberapa waktu lalu yang sampai kini menyisakan kepedihan mendalam, warga yang disitu berteriak2 memanggil anggota keluarganya Derai tangis dan teriakan mewarnai sore itu.

Sebagian Warga sekarang harus rela meninggalkan rumah mereka yang beberapa waktu lalu tertimbun material dan kini mereka berada dipengungsian karena rumahnya tak bisa ditempati lagi akibat erupsi dan lahar muntahan dari gunung merapi tersebut.

Warga yang masih mempunyai rumah disekitar aliran kaliputih  masih trauma dengan kejadian beberapa waktu lalu, jadi apabila ada suara gemuruh mereka lebih memilih lari dari rumah yang mereka tempati, mereka sangat ketakutan teringat lahar yang pernah melanda daerah itu dan meluluhlantakan ratusan rumah yang tersebar di tiga Kecamatan.

Ketiga kecamatan tersebut adalah Dukun  terbagi menjadi 8 Desa; 61 Dusun; 5.937 KK; 19.885 jiwa. sementara Sawangan ada 3 Desa; 5 dusun; 373 KK; serta 1.393 jiwa. Untuk Kecamatan Srumbung ada 8 desa; 64 Dusun serta 5.377 KK, dan 13.110 jiwa yang paling rawan terancam awan panas lava pijar atau biasa disebut wedhus gembel.

Hingga kini warga sekitar aliran Kaliputih yang masih mempunyai tempat tinggal bila malam masih mengungsi, seperti yang dialami warga Kadirogo Jumoyo Salam, untuk menghidari musibah melanda dan mengancam keselamatan jiwanya bila malam tiba mereka memilih mengungsi ke Desa Gathakan dan separoh warganya lagi mengungsi ke Kelurahan Jumoyo terang Marji warga Kadirojo.

Sudah sepuluh kali lebih lahar dingin menerjang jalan raya Yogyakarta - Magelang, sehingga kadang arus lalulintas harus dialihkan melalui jalur alternatif atau di geser melewati Kabupaten Kulonprogo serta Purworejo.

Sementara Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) menjelaskan adanya perbedaan karakteristik letusan abad ke-19 dan abad ke-20. Intensitas letusan relatif lebih besar pada abad 19. Sedangkan abad 20 frekuensi lebih sering. Ini terbukti periode abad 19 terjadi empat kali letusan besar, letusan tersebut terjadi tahun 1768, 1822, 1849, dan tahun 1872. Keempat letusan memiliki Skala Volcanic Explosiviti Index (VEI)=3. Dan pada abad 20 hanya terjadi satu kali pada tahun 1930-1931. Letusan diperkirakan yang paling besar terjadi satu kali dalam kurun waktu 100 tahun. Tercatat ada lebih 80 kali letusan sejak tahun 1768.

Di sisi lain akibat lahar dingin ini, ada sembilan jembatan besar dan enam jembatan dari rakyat terputus, diantara 2 jembatan besar putus yaitu jembatan Srowol pada 1 Desember 2010 dan pada tanggal 15 Januari 2011 jembatan Tlatar juga terputus, yang tak luput dari bencana ini adalah jebolnya 52 buah bendungan  dan mengancam matinya aliran air irigasi, seluas 5.590 hektare sawah terancam kekeringan serta dalam jangka panjang warga yang bertani akan kesulitan bercocok tanam, apabila lahan pertanian tidak direvitalisasi, maka petani akan kesulitan mencari biaya beban hidup sehari-harinya. (Pomo/Ady P) 

OPINI

“Membongkar Gurita Cikeas”

(di balik skandal Bank Century)

“Apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu ada yang bocor atau tidak sesuai dengan peruntukannya? Bahkan berkembang pula desasdesus, rumor, atau tegasnya fitnah, yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY; fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan.

…. sejauh mana para pengelola Bank Century yang melakukan tindakan pidana diproses secara hukum, termasuk bagaimana akhirnya dana penyertaan modal sementara itu dapat kembali ke negara?”

Begitulah sekelumit pertanyaan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya hari Senin malam, 23 November 2009, menanggapi rekomendasi Tim 8 yang telah dibentuk oleh Presiden sendiri, untuk mengatasi krisis kepercayaan yang meledak di tanah air, setelah dua orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – Bibit S. Ryanto dan Chandra M. Hamzah – ditetapkan sebagai tersangka kasus pencekalan dan penyalahgunaan wewenang, hari Selasa, 15 September, dan ditahan oleh Mabes Polri, hari Kamis, 29 Oktober 2009.

Barangkali, tanpa disadari oleh SBY sendiri, pernyataannya yang begitu defensif dalam menangkal adanya kaitan antara konflik KPK versus Polri dengan skandal Bank Century, bagaikan membuka kotak Pandora yang sebelumnya agak tertutup oleh drama yang dalam bahasa awam menjadi populer dengan julukan drama cicak melawan buaya. Memang, drama itu, yang begitu menyedot perhatian publik kepada tokoh Anggodo Widjojo, yang dijuluki “calon Kapolri” atau “Kapolri baru”, cukup sukses mengalihkan perhatian publik dari skandal Bank Century, bank gagal yang mendapat suntikan dana sebesar Rp 6,7 trilyun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jauh melebihi Rp 1,3 trilyun yang disetujui DPR-RI.

Selain merupakan tabir asap alias pengalih isu, penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah oleh Mabes Polri dapat ditafsirkan sebagai usaha mencegah KPK membongkar skandal Bank Century itu, bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Soalnya, investigasi kasus Bank Century itu sudah didorong oleh Bibit Samad Riyanto, yang waktu itu masih aktif sebagai Wakil Ketua Bidang Investigasi KPK (Batam Pos, 31 Agust 2009). Sedangkan BPK juga sedang meneliti pengikutsertaan dana publik di bank itu, atas permintaan DPR-RI pra-Pemilu 2009.

Dari berbagai pemberitaan di media massa dan internet, nama dua orang nasabah terbesar Bank Century telah muncul ke permukaan, yakni Hartati Mudaya, pemimpin kelompok CCM (Central Cipta Mudaya) dan Boedi Sampoerna, salah seorang penerus keluarga Sampoerna, yang menyimpan trilyunan rupiah di bank itu sejak 1998. Sebelum Bank Century diambilalih oleh LPS, Boedi Sampoerna, seorang cucu pendiri pabrik rokok PT HM Sampoerna, Liem Seng Thee, masih memiliki simpanan sebesar Rp Rp 1.895 milyar di bulan November 2008, sedangkan simpanan Hartati Murdaya sekitar Rp 321 milyar. Keduanya sama-sama penyumbang logistik SBY dalam Pemilu lalu. Beberapa depositan kelas kakap lainnya adalah PTPN Jambi, Jamsostek, dan PT Sinar Mas. Boedi Sampoerna sendiri, masih sempat menyelamatkan sebagian depositonya senilai US$ 18 juta, berkat bantuan surat-surat rekomendasi Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri waktu itu, Komjen (Pol) Susno Duadji, tanggal 7 dan 17 April 2009 (Rusly 2009: 48; Haque 2009; Inilah.com, 25 Febr. 2009; Antara News, 10 Ag. 2009; Vivanews.com, 14 Sept. 2009; Forum Keadilan, 29 Nov. 2009: 14).

(TIDAK KAMI CANTUMKAN)
SURAT REKOMENDASI BARESKRIM MABES POLRI, KOMJEN (POL) SUSNO DUADJI, TERTANGGAL 7 DAN 17 APRIL 2009

BANTUAN GRUP SAMPOERNA UNTUK HARIAN JURNAS

Apa relevansi informasi ini dengan keluarga Cikeas? Boedi Sampoerna ditengarai menjadi “salah seorang penyokong SBY, termasuk dengan menerbitkan sebuah koran” (Rusly 2009: 48). Ada juga yang mengatakan” Sampoerna sejak beberapa tahun lalu mendanai penerbitan salah satu koran nasional (Jurnas/Jurnal Nasional) yang menjadi corong politik Partai SBY” (Haque 2009).

Dugaan itu tidak 100% salah, tapi kurang akurat. Untuk itu, kita harus mengenal figur-figur keluarga Sampoerna yang memutar roda ekonomi keluarga itu, setelah penjualan 97% saham PT HM Sampoerna kepada maskapai transnasional AS, Altria Group, pemilik pabrik rokok AS, Philip Morris, di tahun 2005, seharga sekitar US$ 2 milyar atau Rp 18,5 trilyun. Liem Seng Tee, yang mendirikan pabrik rokok itu di tahun 1963 bersama istrinya, Tjiang Nio, mewariskan perusahaan itu kepada anaknya, Aga Sampoerna (Liem Swie Ling), yang lahir di Surabaya tahun 1915. Aga Sampoerna kemudian menyerahkan perusahaan itu kepada dua orang anaknya, Boedi Sampoerna, yang lahir di Surabaya, tahun 1937, serta adiknya, Putera Sampoerna, yang lahir di Amsterdam, 13 Oktober 1947. (PDBI 1997: A-789 – A-796; Warta Ekonomi, 18-31 Mei 2009: 43, 49).

Sesudah menjual pabrik rokoknya kepada Philip Morris, Putera menyerahkan pengelolaan perusahaan pada anak bungsunya, Michael Joseph Sampoerna, yang telah mengembangkan holding company keluarga yang baru, Sampoerna Strategic, ke berbagai bidang dan negara. Misalnya, membeli 20% saham perusahaan asuransi Israel, Harel Investment Ltd dan saham dalam kasino di London, dan berencana membuka sejuta hektar kelapa sawit di Sulawesi, berkongsi dengan kelompok Bosowa milik Aksa Mahmud, ipar Jusuf Kalla (Investor, 21 Ag.-3 Sept. 2002: 19; Prospektif, 1 April 2005: 48; Globe Asia, Ag. 2008: 52-53, Ag. 2009: 100-101).

Namun ada seorang kerabat Boedi dan Putera Sampoerna, yang tidak pernah memakai nama keluarga mereka. Namanya Sunaryo, seorang kolektor lukisan yang kaya raya, yang mengurusi pabrik kertas Esa Kertas milik keluarga Sampoerna di Singapura yang hampir bangkrut, dan sedang bermasalah dengan Bank Danamon. Menurut sumber-sumber penulis, sejak pertama terbit tahun 2006, Sunaryo mengalirkan dana Grup Sampoerna ke PT Media Nusa Perdana, penerbit harian Jurnal Nasional di Jakarta.

Perusahaan itu kini telah berkembang menjadi kelompok media cetak yang cukup besar, dengan harian Jurnal Bogor, harian Jurnal Bogor, majalah bulanan Arti, dan majalah dwimingguan Eksplo. Boleh jadi, dwimingguan ini merupakan sumber penghasilan utama perusahaan penerbitan ini, karena penuh iklan dari maskapai‐maskapai migas dan alat-alat berat penunjang eksplorasi migas dan mineral.

Secara tidak langsung, dwi-mingguan Explo dapat dijadikan indikator, sikap Partai Demokrat – dan barangkali juga, Ketua Dewan Pembinanya – terhadap kebijakan-kebijakan negara di bidang ESDM. Misalnya dalam pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), yang tampaknya sangat dianjurkan oleh Redaksi Explo (lihat tulisan Noor Cholis, “PLTN Muria dan Hantu Chernobyl”, dalam Explo, 16-31 Oktober 2008, hal. 106, serta berita tentang PLTN Iran yang siap beroperasi, September lalu dalam Explo, 1-15 April 2009, hal. 79).

Pemimpin Umum harian Jurnas berturut-turut dipegang oleh Asto Subroto (2006-2007), Sonny (hanya beberapa bulan), dan N. Syamsuddin Ch. Haesy (2007 sampai sekarang). Kedua pemimpin umum pertama bergelar Doktor dari IPB, dan termasuk pendiri Brighton Institute bersama SBY.

Selama tiga tahun pertama, ada dua orang fungsionaris PT Media Nusa Perdana yang diangkat oleh kelompok Sampoerna, yakni Ting Ananta Setiawan, sebagai Pemimpin Perusahaan, dan Rainerius Taufik sebagai Senior Finance Manager atau Manajer Utama Bisnis. Dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT Media Nusa Perdana, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakartam 5 Maret 2007, namanya tercantum sebagai Direktur merangkap pemilik dan penanggungjawab.

Sementara itu, kesan bahwa perusahaan media ini terkait erat dengan Partai Demokrat tidak dapat dihindarkan, dengan duduknya Ramadhan Pohan, Ketua Bidang Pusat Informasi BAPPILU Partai Demokrat sebagai Pemimpin Redaksi harian Jurnal Nasional dan majalah Arti, serta Wakil Ketua Dewan Redaksi di majalah Eksplo.

Sebelum menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Jurnas, Ramadhan Pohon merangkap sebagai Direktur Opini Publik & Studi Partai Politik Blora Center, think tank Partai Demokrat yang mengantar SBY ke kursi presidennya yang pertama. Barangkali ini sebabnya, kalangan pengamat politik di Jakarta mencurigai bahwa dana kelompok Sampoerna juga mengalir ke Blora Center. Soalnya, sebelum Jurnas terbit, Blora Center menerbitkan tabloid dwi-mingguan Kabinet, yang menyoroti kinerja anggota-anggota Kabinet Indonesia Bersatu. Sementara itu, Ramadhan Pohan baru saja terpilih menjadi anggota DPR-RI dari Fraksi Demokrat, mewakili Dapil VII Jawa Timur (Jurnalnet.com, 25 Febr. 2005; Fajar, 21 Juni 2005; ramadhanpohan.com, 14 Okt. 2009).

Kembali ke kelompok Jurnas dan hubungannya dengan Grup Sampoerna, di tahun 2008, Ting Ananta Setiawan mengundurkan diri dari jabatan Pemimpin Perusahaan, yang kini dirangkap oleh Pemimpin Umum, N. Syamsuddin Haesy. Namun nama Ananta Setiawan tetap tercantum sebagai Pemimpin Perusahaan, sebagai konsekuensi dari SIUP

PT Media Nusa Perdana. Mundurnya Ananta Setiawan secara de facto terjadi seiring dengan mengecilnya saham Sampoerna dalam perusahaan media itu, dan meningkatnya peranan Gatot Murdiantoro Suwondo sebagai pengawas keuangan perusahaan itu. Isteri Dirut BNI ini, dikabarkan masih kerabat Ny. Ani Yudhoyono (McBeth 2007).

Berapa besar dana yang telah disuntikkan Grup Sampoerna ke kelompok Jurnas? Menurut SIUP PT Media Nusa Perdana yang diterbitkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, 5 Maret 2007, nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan itu sebesar Rp 3 milyar. Namun jumlah itu, hanya cukup untuk sebulan menerbitkan harian Jurnal Nasional, yang biaya cetak, gaji, dan biaya-biaya lainnya kurang lebih Rp 2 milyar sebulan. Berarti biaya penerbitan tahun pertama (2006), sekitar Rp 24 milyar. Tahun kedua (2007), turun menjadi sekitar Rp 20 milyar, setelah koran dan majalah-majalah terbitan PT Media Nusa Perdana mulai menarik langganan dan iklan. Tahun ketiga (2008), sekitar Rp 18 milyar, dan tahun keempat (2009) sekitar Rp 15 milyar.

Berarti kelompok media cetak ini telah menyedot modal sekitar Rp 90 milyar, mengingat Jurnal Bogor menyewa kantor sendiri di Bogor, dan punya rencana untuk berdiri sendiri, dengan perusahaan penerbitan sendiri. Selain biaya cetak yang tinggi untuk seluruh Grup Jurnas, pos gaji wartawan kelompok media ini tergolong cukup tinggi. Gaji pertama wartawan Jurnas tahun 2006 mencapai Rp 2,5 juta sebulan, tiga kali lipat gaji wartawan baru Jawa Pos Group.

Kecurigaan masyarakat bahwa keluarga Sampoerna tidak hanya menanam modal di kelompok media Jurnal Nasional, tapi juga di simpulsimpul kampanye Partai Demokrat yang lain, yang juga disalurkan lewat Bank Century, bukan tidak berdasar. Soalnya, Laporan Keuangan PT Bank Century Tbk Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2009 dan 2008 menunjukkan bahwa ada penarikan simpanan fihak ketiga sebesar Rp 5,7 trilyun.

Selain itu, Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Investigasi BPK atas Kasus PT Bank Century Tbk tertanggal 20 November 2009 menunjukkan bahwa Bank Century telah mengalami kerugian karena mengganti deposito milik Boedi Sampoerna yang dipinjamkan atau digelapkan oleh Robert Tantular dan Dewi Tantular sebesar US$ 18 juta – atau sekitar Rp 150 milyar — dengan dana yang berasal dari Penempatan Modal Sementara LPS.

PEMANFAATAN PSO LKBN ANTARA UNTUK BRAVO MEDIA CENTER:

Kemudian, sudah ada preseden bahwa dana publik dialihkan untuk biaya kampanye Partai Demokrat dan calon presidennya. Hal ini timbul, di mana ada perangkapan jabatan antara kader Partai Demokrat, khususnya yang duduk di dalam berbagai tim sukses, dengan jabatan komisaris atau fungsionaris badan-badan usaha milik negara (BUMN) tertentu. Misalnya dalam kasus Rully Ch. Iswahyudi yang selain menjadi Direktur Komersial & IT Perum LKBN Antara, juga ikut mengelola Bravo Media Center.

Mantan direktur Blora Center dalam Pemilu 2004 dan mantan Wakil Pemimpin Umum Harian Jurnal Nasional itu masih tercantum namanya sebagai Staf Khusus Bappilu Partai Demokrat, menurut situs resmi Partai Demokrat, 10 Juli 2009. Juga, sampai dengan 1 April lalu, namanya masih tercantum sebagai Direktur Media Center Barindo (Barisan Indonesia) (Gatra, 1 April 2009: 17). Padahal Barindo, yang ditokohi oleh Akbar Tanjung, adalah salah satu jejaring militan pendukung SBY (lihat Lampiran I).

Lalu, adalah kontribusi finansial Rully bagi kampanye Capres dan Cawapres SBY-Boediono? Ada. Bersama CEO LKBN Antara, Dr. Akhmad Muchlis Jusuf, separuh dari dana PSO (Public Service Obligation) LKBN Antara yang berjumlah Rp. 40,6 milyar ke Bravo Media Center, salah satu tim kampanye SBY-Boediono.

PSO untuk LKBN Antara itu merupakan bagian dari alokasi PSO untuk empat BUMN – PELNI, PT Kereta Api Indonesia (KAI), LKBN Antara, dan PT Pos – sebesar Rp 1,7 trilyun yang disetujui oleh DPR‐RI, akhir 2008. Pengalihan separuh dana PSO LKBN Antara untuk Bravo Media Center ini menimbulkan ketegangan di dalam kantor berita itu. Barangkali, karena rasa tanggungjawab yang besar, serta susahnya mencari pekerjaan, tidak ada karyawan LKBN Antara yang keluar, namun informasi ini sudah sempat merembes ke luar.

Nah, kalau pengalihan sebagian uang rakyat untuk ‘dana siluman’ kampanye SBY-Boediono – karena tidak dilaporkan ke KPU –, bagaimana dengan uang rakyat yang dititipkan pada Badan-Badan Usaha Milik Negara yang lain, di mana pejabatnya juga menjadi anggota tim sukses SBY-Boediono? Baik yang terdaftar, maupun yang tidak terdaftar?

= Bagaimana dengan dana PSO yang dialokasikan untuk PT KAI, yang komisarisnya, Yahya Ombara, juga menjadi anggota tim sukses SBYBoediono, sebelum ditarik, 10 Juni lalu?

= Bagaimana dengan dana PSO yang dialokasikan untuk PT Pos, yang komisarisnya, Andi Arief, menjadi anggota Jaringan Nusantara?

= Bagaimana dengan transparansi dana BUMN lain, yang komisarisnya juga anggota Jaringan Nusantara, seperti Aam Sapulete (PTPN VII, Lampung), Herry Sebayang (PTPN III, Sumut), dan Syahganda Nainggolan (PT PELINDO, yang mengelola pelabuhan Tanjung Priok, termasuk pelabuhan peti kemasnya)?

Pengalihan dana melalui Bank Century, LKBN Antara, atau korporasi-korporasi lain, terdorong oleh gencarnya usaha SBY serta para pendukungnya, untuk memastikan pemilihannya kembali untuk masa jabatan kepresidenan yang kedua dan terakhir, sehingga terbukti jumlah pemilih Partai Demokrat telah melonjak hampir tiga kali lipat dari 7 % dalam Pemilu legislatif tahun 2004 menjadi sekitar 20% dalam Pemilu legislatif 2009.

YAYASAN-YAYASAN YANG BERAFILIASI KE SBY:

Selain melalui lebih dari selusin tim kampanye (lihat Lampiran 1), penggalangan dukungan politis dan ekonomis bagi SBY dimotori oleh yayasan-yayasan yang berafiliasi ke SBY dan ke Ny. Ani Yudhoyono. Selanjutnya, yayasan-yayasan yang berfungsi sebagai bagian dari strategi public relationship keluarga Yudhoyono, ternyata tidak luput dari usaha penggalangan dana bagi perusahaan-perusahaan lama dan baru, yang kemungkinan besar juga menyumbangkan sebagian keuntungannya untuk biaya kampanye Partai Demokrat dan calon presidennya.

Antara tahun 2005-2006, telah didirikan dua yayasan yang berafiliasi ke SBY, yakni Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam yang didirikan tahun 2005 dan berkantor di Tebet, Jakarta Selatan , tapi selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dzikirnya di Masjid Baiturrahim di Istana Negara; serta Yayasan Kepedulian Sosial Puri Cikeas, disingkat Yayasan Puri Cikeas, yang didirikan tanggal 11 Maret 2006 di kompleks perumahan Cikeas Indah (lihat Lampiran 2: Susunan Pengurus Yayasan
Puri Cikeas).

Kedua yayasan itu melibatkan sejumlah menteri (ada yang sekarang mantan menteri, seperti), sejumlah perwira tinggi, sejumlah pengusaha, serta anggota keluarga besar SBY. Edhi Baskoro Yudhoyono, putra bungsu SBY dan Ny. Ani Yudhoyono, sebagai salah seorang Sekretaris Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam, dan Hartanto Edhie Wibowo, adik bungsu Ny. Ani Yudhoyono (lihat Box II: Dinasti Sarwo Edhie Wibowo) sebagai salah seorang bendahara.

(TIDAK KAMI CANTUMKAN) BOX II: DINASTI SARWO EDHIE WIBOWO

Menjelang Pemilu 2009, yayasan penopang kekuasaan SBY bertambah satu: Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian (KdK), yang dipimpin oleh Arwin Rasyid. Empat orang anggota Dewan Pembinanya sudah masuk ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, yakni Djoko Suyanto, Purnomo Yusgiantoro, Sutanto, dan MS Hidayat (lihat Lampiran 3a: Visi, Misi, dan Struktur Pengurus YKDK).

Yayasan ini dikelola oleh orang-orang yang punya banyak pengalaman di bidang perbankan. Ketua Umumnya, Arwin Rasyid, Presiden Direktur CIMB Bank Niaga, sedangkan Bendahara Umumnya, Dessy Natalegawa. Dessy adalah adik kandung Menlu Marty Natalegawa yang sudah diproyeksikan akan diangkat menjadi Menlu dalam KIB II (Gatra, 28 Okt. 2009: 16). Mereka tidak perlu lagi bingung memikirkan penggalangan dana (fund raising ) bagi yayasan ini, yang telah mendapat kucuran dana sebesar US$ 1 juta dari Djoko Soegiarto Tjandra, pemilik Bank Bali dan buron kelas kakap BLBI (Vivanews, 2 Okt. 2009; Mimbar Politik, 7-14 Okt. 2009: 10-11).

Yayasan Puri Cikeas, Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam, dan Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian punya beberapa ciri yang sama. Ketiga yayasan itu tidak dipimpin oleh SBY sendiri, tapi oleh orang-orang dari inner circle nya. Pola operasinya sama: memadu kedermawanan dengan mobilisasi dukungan politik dan ekonomi. Sejumlah perusahaan pendukung ketiga yayasan itu bukannya tidak mengharapkan keuntungan. Padahal, jangkauan kedermawanan ketiga yayasan itu membutuhkan dana yang sangat besar. Lagi pula, hasil auditing ketiga yayasan itu oleh auditor publik yang betul-betul independen, belum pernah dilaporkan ke parlemen dan ke media massa.

Soalnya, ketiga yayasan itu melibatkan sejumlah Menteri dan staf harian Presiden, serta menguasai dana milyaran rupiah. Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam tadinya melibatkan tiga orang Menteri (Hatta Rajasa, Sudi Silalahi, dan M. Maftuh Basyuni, yang tadinya Menteri Agama) sebagai Pembina, serta Brigjen Kurdi Mustofa, Sekretaris Pribadi Presiden SBY, sebagai Pengawas. Kegiatan yayasan ini telah menelan dana yang sebagian mungkin berasal dari anggaran negara. Misalnya, dana untuk kegiatan zikir dan doa di Masjid Baiturrahim di Kompleks Istana Negara di akhir 2007 dan 2008, yang diikuti antara 3000 dan 4000 jemaah, yang selesai berdoa, diundang makan malam di Istana Negara (Kompas, 31 Des. 2007; Tempo, 13 Jan. 2008: 34).

Biaya makan malam ribuan jemaah zikir itu mungkin dapat diambil dari anggaran rutin kepresidenan yang telah disetujui oleh DPR-RI. Tapi bagaimana dengan biaya ibadah umroh bagi lima rombongan ulama a 50 orang yang disponsori oleh yayasan ini, di mana setiap orang menelan biaya seribu real (Antara News, 16 Sept. 2008; Masayok 2008; website majelis dzikir)?

Boleh jadi, selain dari uang rakyat, melalui anggaran kepresidenan, pembiayaan yayasan ini dibantu oleh kedua orang bendaharanya. Selain Hartanto, ada bendahara lain, yakni Aziz Mochdar, mitra bisnis Bambang Trihatmodjo dan adik Muchsin Mochdar, ipar mantan Presiden B.J. Habibie. Selain itu, Aziz juga mitra Gunawan Yusuf, pemilik Sugar Group Company (SGC) yang sedang berkonflik dengan Anthony Salim tentang kepemilikan sejumlah perkebunan tebu di Lampung (Aditjondro 2003: 94; Tempo, 13 Mei 2008; Mahkamah, 15 April 2009: 28-29; Gatra, 1 April 2009: 68-69).

Dibandingkan dengan Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam, Yayasan Puri Cikeas melibatkan lebih banyak pejabat, purnawirawan perwira tinggi, dan pengusaha. Ketua Dewan Pembinanya adalah Jero Wacik, Menteri Pariwisata dan Kebudayaan, pemilik tiga perusahaan yang bergerak di bidang hotel, biro perjalanan, bidang interior, dan disain tekstil, yakni PT Griya Batu Bersinar, PT Pesona Boga Suara, dan PT Putri Ayu (Sriwijaya Post, 8 Sept. 2009; Warta Ekonomi, 16-29 Nov. 2009: 49).

Selain Menteri tadi, sejumlah mantan perwira tinggi terlibat di Yayasan Puri Cikeas. Ketua dan anggota Dewan Penasehat yayasan ini adalah mantan KSAD Jenderal (Purn.) Subagyo H.S., Komjen (Pol) Didi Widayadi, dan Mayjen TNI Bambang Sutedjo. Sedangkan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Pengurus adalah Marsekal Madya (Purn.) Suratto Siswodihardjo, mantan Ketua INKOPAU, dan mantan Wakil Ketua MPRRI Letjen (Purn.) Agus Widjojo. Subagyo HS dan Agus Widjojo tetangga SBY di kompleks Cikeas Indah itu (Detiknews, 24 Sept. 2004).

Para pebisnis yang namanya tercantum di struktur organisasi yayasan ini adalah Jero Wacik, yang sudah disebut di depan; Sofyan Basir, Dirut Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan mantan Dirut Bank Bukopin; Anton Sukartono, putra Suratto Siswodiharjo yang juga Wakil Bendahara DPP Partai Demokrat dan CEO PT Bakrie Building Industries, anak perusahaan Bakrie & Brothers; Glen Glenardi, Direktur Utama Bukopin; Sukamdani Sahid Gitosarjono, pemimpin dan pemilik Sahid Group, serta anaknya, Hariadi Budi Sukamdani; Tanri Abeng dan anaknya, Emil Abeng, Presiden PT Walinusa Energi yang bergerak di bidang pertambangan batubara serta pembangunan pembangkit-pembangkit tenaga listrik dan pipa‐pipa gas alam (Aditjondro 2003: 24-5; Tempo, 13 Mei 2008, 2 Febr. 2009; Antara, 12 April 2006; Lampung Post, 1 Juni 2006; Sriwijaya Post, 8 Sept. 2009; Warta Ekonomi, 16-29 Nov. 2009: 49; Bank Bukopin 2002; website Yayasan Puri Cikeas; website Partai Demokrat).

Jangan lupa, Ketua Umum yayasan ini, Suratto Siswodihardjo, juga seorang pebisnis, setelah berkarier di bidang kemiliteran dan politik. Lahir di Solo tahun 1946, lulusan AKABRI Udara di Yogyakarta (1969) dan Sarjana Sosial Universitas Jakarta (1992) menjabat sebagai Kasi Sospol Mabes AU (1990-1992), anggota DPRD-DKI dari Fraksi ABRI dan Ketua INKOPAU (1998-2001). Tahun 1998, Suratto menjadi komisaris PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa (1998 – 2000) yang waktu itu masih milik Anthony Salim; anggota Dewan Audit Bank Bukopin ( 2006 – 2007) dan komisaris Bank Bukopin (2001-2002); komisaris PT Prosys Engineering International (2005); dan komisaris PT Angkasa Pura II (2006- 2007) yang mengelola bandara-bandara di Jakarta, Medan, Palembang, Banda Aceh, dan Pontianak (Angkasa Pura II 2007: 3, 15; Bank Bukopin 2002, 2006; Mahkamah, 15 April 2009: 28-29).

Dengan modal yang telah terkumpul dari berbagai usahanya, Suratto membeli tanah seluas 25 hektar di Desa Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, waktu masih berharga Rp. 5000 per meter persegi tahun 1995. Tanah itu kemudian dikapling-kapling, masing-masing seluas seribu meter persegi, dan tahun berikutnya ditawarkan kepada sejumlah perwira tinggi di jajaran Hankam seharga Rp 35 ribu per meter persegi. Sejumlah jenderal membelinya, termasuk SBY, yang langsung membeli empat kapling, yang sekarang sudah bernilai Rp 1,5 hingga Rp 2 juta per meter persegi. Suratto membangun rumahnya bersamaan dan berseberangan dengan SBY tahun 1997. Jadi boleh dikata, Suratto adalah seorang pengembang yang berhasil, yang berkepentingan untuk mempertahankan SBY menjadi Presiden untuk periode keduanya, supaya harga tanah di kompleks Cikeas Indah semakin mahal (Detiknews, 24 Sept. 2004; Tempo, 21 Juni 2009: 28, 21 Juni 2009: 28; Harian Komentar, 27 Ag. 2007).

Boleh jadi, mereka ikut menyumbang kegiatan Yayasan Puri Cikeas, yang bergerak dalam penyelenggaraan Sekolah Alam Cikeas, penanggulangan bencana alam di DIY dan Jawa Tengah, warung murah, dan berbagai bentuk bantuan sosial, terutama buat penduduk pedesaan sekitar Cikeas. Sedangkan untuk bantuan pengobatan gratis, ada klinik keliling, gagasan Ny. Ani Yudhoyono (Harian Komentar, 27 Ag. 2007; Radar Bogor, 16 Ag. 2009).

Sejauh tidak menggunakan uang rakyat, dan murni dibiayai oleh pengusaha swasta, tidak ada masalah. Namun karena Sofyan Basir, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Yayasan Puri Cikeas, keuangan yayasan ini perlu diaudit dan dilaporkan ke parlemen, mengingat BRI merupakan BUMN.

Secara khusus, para nasabah Bank Bukopin juga berkepentingan mengetahui laporan keuangan yayasan ini, sebab dirut Bank Bukopin, Glen Glenardi, adalah ketua Badan Pengawas yayasan ini. Padahal ketua umum yayasan ini, Suratto Siswodiharjo, pernah menjadi Komisaris (2001-2002), kemudian anggota Tim Audit Bank Bukopin (2006-2007).

Walaupun Bukopin itu sendiri sudah badan usaha swasta, pemegang sahamnya termasuk koperasi-koperasi pegawai negeri sipil (PNS), polisi, dan tentara. Suratto Siswodiharjo sendiri, masuk ke lingkungan Bukopin, karena ia pernah menjabat sebagai Ketua Induk Koperasi Angkatan Udara (INKOPAU). Dengan demikian dapat dikatakan, Bukopin mengelola sejumlah uang rakyat yang telah dibayarkan sebagai gaji pegawai negeri sipil, polisi, dan tentara.

KAITAN YAYASAN-YAYASAN TERSEBUT DI ATAS DENGAN BISNIS KELUARGA CIKEAS:

Namun yang paling penting, keuangan ketiga yayasan itu perlu diaudit dan dilaporkan ke parlemen dan media, karena dua orang anggota keluarga besar SBY dan Ny. Ani Yudhoyono, yakni Hartanto Edhi Wibowo, adik bungsu Ny. Ani Yudhoyono dan Edhi Baskoro Yudhoyono, putra bungsu SBY dan Ny. Ani Yudhoyono, yang sudah terjun dalam bisnis keluarga Cikeas, memegang jabatan-jabatan strategis di Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam, masing‐masing sebagai bendahara dan sekretaris.

Menariknya, Hartanto Edhie Wibowo, punya ikatan bisnis dengan adik dari M. Hatta Rajasa, Pembina Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam, melalui PT Power Telecom (Powertel). Hartanto adalah Komisaris Utama perusahaan itu, sementara adik Hatta Rajasa, Achmad Hafisz Tohir, salah seorang direkturnya, pakar telematika Roy Suryo Notodiprojo komisaris independen, sedangkan Dicky Tjokrosaputro, salah seorang pewaris Batik Keris, direktur utama PT Powertel. Waktu Hatta Rajasa jadi Menteri Perhubungan, Powertel mendapat proyek telekom serat optik dari PT KAI Tempo Interaktif, 27 April 2009; Warta Ekonomi, 15-28 Juni 2009: 56; Indonesia Monitor, 7 & 14 April 2009; www.selular.co.id, 2 Juli 2008; www.jakartapress.com, 4 Agustus 2008).

(TIDAK KAMI CANTUMKAN) FOTO DICKY TJOKROSAPUTRO, DIREKTUR UTAMA PT POWERTEL

PowerTel yang berkantor pusat di Jakarta, dengan enam kantor cabang di Pulau Jawa, mendapat berbagai proyek di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sewaktu Hatta Rajasa masih menjabat sebagai Menteri Perhubungan, yakni pembangunan double track jurusan Tanah Abang-Serpong bernilai Rp 333 milyar; pengadaan 16 unit kereta api listrik (KRL) bekas dari Jepang bernilai Rp 44,5 milyar; serta pengadaan jaringan serat optik di kawasan Jakarta, Bandung, dan Surabaya, dengan memanfaatkan jaringan rel PT KAI (idem).

Ironisnya, berbagai proyek itu merupakan rekomendasi Proyek Efisiensi Perkeretaapian (PEP) PT KAI, yang dibiayai dengan hutang US$ 85 juta dari Bank Dunia. Rekomendasi itu ditindaklanjuti dengan hutang 41 milyar Yen dari pemerintah Jepang melalui JBIC (Japan Bank for International Cooperation) untuk pembangunan rel double track dan pembelian gerbong-gerbong bekas dari Jepang, serta hutang US$ 194,88 juta dari pemerintah RRT untuk pembangunan rel double track antara Yogyakarta dan Kutoarjo (Nikmah & Wijiyati 2008: 1, 13-4).

Dengan kata lain, perusahaan kongsi keluarga Tjokrosaputro, Hatta Rajasa, dan Hartanto Edhie Wibowo mengambil keuntungan dari akumulasi hutang Republik Indonesia kepada Bank Dunia serta pemerintah Jepang dan RRT, sewaktu Hatta Rajasa menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Kalau begitu, apakah SBY – siapapun wakil presidennya – dapat menyangkal bahwa ia menganut pola ekonomi neoliberalis, yang mendahulukan kepentingan modal besar ketimbang kepentingan rakyat?

Pencatatan saham PowerTel dilakukan 18 September 2008, dengan PT BNI Securities sebagai penjamin. Timbul pertanyaan: apakah faktor perkerabatan antara pelaku-pelaku bisnis itu dengan keluarga Cikeas, ikut mempermulus hubungan antara PowerTel dengan BNI Securities?

Soalnya, Gatot Mudiantoro Suwondo, yang menjadi Dirut BNI sejak 6 Februari 2008, setelah sebelumnya menjadi direktur bank syariah Bank Danamon, masih kerabat Ny. Ani Yudhoyono, dari fihak isterinya (McBeth 2007; Tribun Batam, 7 Febr. 2008; www.liputan6.com/ekbis/?id=15450, 6 Febr. 2006).

Ternyata, ada aspek lain di balik perkongsian Dicky Tjokrosaputro dengan keluarga SBY dan Hatta Rajasa, yakni mencari perlindungan terhadap tekanan Bank Mandiri. Soalnya, melalui PT Hanson International Tbk yang bergerak di bidang pertambangan batubara, tiga bersaudara Benny, Teddy, dan Dicky Tjokrosaputro, masih berhutang Rp 152,5 milyar kepada Bank Mandiri, yang hanya bagian kecil dari hutang kelompok PT Suba Indah Tbk sebesar Rp. 1,28 trilyun kepada bank itu. Kata Abdul Rachman, Direktur Special Asset Management Bank Mandiri, meskipun salah satu debitur Suba Indah ada yang terkait dengan keluarga Cikeas, Bank Mandiri tidak akan mundur dalam menagih utang. “Suba Indah harus dikejar lagi. Utangnya masih besar, masih banyak. Ya tentu kami masih tagih terus. Kami akan kejar dengan cara apapun”, ujar Abdul Rachman (Warta Ekonomi, 2-15 Nov. 2009: 69-70; www.jakartapress.com, 4 Agustus 2008).

Kembali ke PT Powertel, boleh jadi, tidak ada hubungan bisnis khusus antara Gatot Mudiantoro Suwondo dengan Hartanto Edhie Wibowo. Sementara itu, adik bungsu Ny. Ani Yudhoyono itu juga dipercayai memangku berbagai jabatan penting dalam Partai Demokrat, sebagai Ketua Departemen BUMN.

Sedangkan putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono yang akrab dipanggil “Ibas”, dipercaya oleh ayah dan pamannya, Hadi Utomo, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, menjadi Ketua Departemen Kaderisasi DPP Partai Demokrat. Ibas juga ikut Center for Food, Energy, and Water Studies (CFEWS), lembaga, yang digagas Heru Lelono, staf khusus Presiden SBY, yang pernah bikin heboh dengan “Enerji Biru” dan padi Super Toy (Tempo Interaktif, 3 Nov. 2008).

Ibas juga sudah terjun ke dunia bisnis, khususnya ke produksi kue kering, dengan menjadi Asisten Direksi PT Gala Pangan, menurut situs kpu.go.id. Untuk mengetahui riwayat bagaimana ia mulai terjun ke bisnis itu, bacalah Box I berikut:

BOX I: KISAH IBAS DAN BISNIS KUE KERINGNYA

EDHIE Baskoro Yudhoyono baru selesai menempuh pendidikan diplomanya di Curtin University of Technology, Perth, Western, Australia, 26 Februari 2005, ketika keluarga Cikeas menggelar rapat keluarga untuk membahas masa depan putra bungsu SBY itu. Materi pembicaan seputar keinginan Ibas — demikian sapaan lajang kelahiran Bandung, 24 November 1980 itu — untuk menerapkan dua gelar diploma yang diraihnya selama tujuh tahun, Bachelor of Commerce Finance dan Electronic Commerce, ke dunia kerja.

Namun, pembicaraan yang berlangsung serius tapi santai itu menemui jalan buntu. Posisi SBY sebagai presiden membuat mereka kesulitan mencari kata temu untuk menentukan bisnis apa yang cocok untuk Ibas. SBY dan anak-istrinya tentu tidakbisa sembarangan melakukan bisnis. “SBY sangat memahami hal itu,” ujar sumber di lingkungan keluarga Cikeas kepada Indonesia Monitor, pekan lalu.

Alhasil, obrolan keluarga yang diselingi hidangan singkong goreng, jajanan pasar, dan teh manis itu pun tidak menghasilkan putusan apapun. Sebagai kepala keluarga, SBY berusaha membesarkan hati putra kesayangannya itu. “Nggak usah buru-buru. Insya Allah, nanti pasti akan ada jalan,” ujar SBY, seperti diungkapkan sumber.

 

Hingga suatu hari, masih menurut sumber, kegalauan keluarga Cikeas itu sampai ke telinga seorang konglomerat pemilik usaha food manufacture, salah satu produknya adalah kopi bubuk kemasan merek terkenal. Selama ini, pengusaha keturunan itu sudah kenal dekat dengan keluarga Cikeas. “Dia menawarkan diri untuk mendidik Ibas berbisnis,” ungkapnya. Ibas dan ‘suhu bisnisnya’ sepakat memproduksi biskuit dengan merek dagang Bisco di bawah bendera PT Gala Pangan. Setelah itu, mereka mencari lokasi pabrik. Yang dipilih sebagai basis usahanya adalah kawasan industri Jababeka 2, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, sekitar 35 km arah timur Jakarta, tepatnya di Jalan Industri IV Blok PP-3.

Menurut sumber, lokasi PT Gala Pangan berada di bagian belakang kawasan industri Jababeka. Jalanan masuk ke lokasi dulunya rusak parah. “Namun, setelah tahu di situ dibangun pabrik milik Ibas, pihak pengelola Jababeka langsung meng-hotmix jalan menuju kawasan tersebut,” tuturnya. Tak hanya aspal hotmix. Sesuai kebutuhan, pabrik dengan omzet 1-2,5 juta dolar AS itu membutuhkan gas LPG dalam jumlah banyak untuk mengaktifkan pengovenan. Saat itu, pipa gas LPG belum masuk kawasan itu. “Tak selang lama, pipa gas dibangun masuk ke kawasan tersebut,” ujarnya.

Kini, PT Gala Pangan sudah berproduksi. Dengan memperkerjakan karyawan sebanyak 150 orang, biskuit produk Gala Pangan dilempar ke pasar ekspor, meliputi pasar-pasar utama di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa Barat, Eropa Timur, Asia Timur, Asia Tenggara, Afrika, dan Oceania. Ketika Indonesia Monitor berkunjung ke pabrik tersebut, Jumat (12/6) pagi, suasana masih terlihat sepi. Lokasi PT Gala Pangan cukup mewah dan strategis. Dibanding pabrikpabrik lain di kawasan tersebut, Gala Pangan tampak istimewa.

Pagarnya bagus, halamannya luas, dan bangunan gedungnya terlihat rapi. Terletak di sebuah pertigaan Jalan Industri Selatan IV dan Jalan Industri Selatan V, pabrik Gala Pangan terbagi dalam tiga bagian utama, yakni di bagian depan untuk kantor, bagian sisi kiri dan kanan untuk produksi dan gudang. Halaman parker cukup luas. Namun, yang paling istimewa adalah saat pabrik tersebut akan dibangun. “Peletakan batu pertama oleh Pak SBY,” ujar seorang sekuriti PT Gala Pangan kepada Indonesia Monitor. Dia menuturkan, pabrik kue tersebut memang milik Ibas. Pada awal-awal produksi, Ibas sering datang ke pabrik tersebut.

Tapi, menurut dia, akhir-akhir ini Ibas jarang berkunjung. “Pak Ibas sudah lama tidak ke sini. Sejak maju sebagai caleg, dia jarang ke sini, mungkin sibuk,” ujarnya. Dalam ingatannya, Ibas terakhir datang ke pabriknya sekitar lebaran haji tahun lalu. “Itu pun hanya sebentar,” imbuhnya. Menurut sekuriti yang namanya dirahasiakan, ia tidak tahu mengapa Ibas jarang berkunjung ke pabrik miliknya. “Sepengetahuan saya, Pak Ibas masih menjadi komisaris di sini. Sebab dulu sebelum maju jadi caleg, dia sering datang ke sini, sekarang saja yang agak jarang,” lanjutnya.

Keterlibatan Ibas dalam bisnis biskuit secara implisit dibenarkah oleh Staf Khusus Ibu Negara Ani Yudhoyono, Nurhayati Ali Assegaf. Awalnya, Wasekjen Partai Demokrat itu tidak mau mengaku soal bisnis Ibas. “Saya nggak tahu, jujur saya nggak tahu,” ujar Nurhayati kepada Indonesia Monitor, Kamis (11/6).

Setelah didesak, akhirnya ia mengakui, meski tidak yakin. “Jujur saya nggak tahu kalau Mas Ibas punya pabrik itu. Saya memang pernah dengar Mas Ibas, kalau nggak salah, berbinis kue kering. Itu kalau nggak salah ya. Tapi, pastinya saya nggak tahu bisnis apa. Yang saya tahu, Mas Ibas di politik,” paparnya. Namun, kalau pun benar berbisnis, menurut Nurhayati, tidak ada salahnya, karena bisnis yang digeluti adalah di sektor swasta dan tidak terlibat kerjasama dengan perusahaan BUMN maupun BUMD. “Apa salahnya anak presiden berbisnis,” gugatnya.

Argumen Nurhayati didukung oleh Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie. Menurutnya, yang dimaksud larangan berbisnis, seperti yang pernah dilontarkan SBY, adalah berbisnis dengan mengambil dana APBN. “Itu konkretnya. Kalau ada anak pejabat berbisnis, punya pabrik, punya industri yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah, tidak ada kaitannya dengan APBN, ya boleh-boleh saja kan,” ujar Marzuki Alie kepada Indonesia Monitor, Selasa (9/6).

sumber: Sri Widodo, Moh Anshari http://www.indonesia-monitor.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id= 2473&Itemid=33

Indonesia Jangan Sampai Pecah Seperti Tiongkok

Menjaga persatuan Indonesia dalam perspektif tradisi budaya diantara kerukunan umat beragama dan sekulerisme asing tidak pernah lepas dari berbagai masalah, baik sosial, politik, ekonomi dan agama. Permasalahan yang ada selalu kompleks dan berujung dengan tindakan anarkis dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam hal-hal tertentu.

Menyikapi permasalahan yang ada, Ketua Umum Majelis Tao Indonesia, Taosu Agung Kusumo  mengatakan, bahwa Indonesia sekarang ini kurang baik. Kalau tidak hati-hati negara ini akan hancur, karena banyak campur tangan asing yang masuk ke Indonesia. Sebagai orang timur, persaudaraan dan kerukunan umat beragama di Indonesia sangat baik, namun banyaknya masalah yang terjadi baik politik, ekonomi, sosial, agama dan lainnya yang tidak kunjung selesai, saya melihatnya bisa bahaya. Pemerintah harus segera ambil tindakan positif dan menjalankannya dengan benar, kalau tidak bangsa kita akan menjadi susah persis seperti jaman penjajahan.

“Saya melihat dari sejarah Tiongkok yang pecah hingga delapan  negara lalu menjadi enam negara, tiga negara dan akhirnya tinggal dua negara. Itu semua karena rajanya kurang memperhatikan rakyat, dan hanya mementingkan dirinya masing-masing,” tukas Taosu Kusumo.

Menurut Taosu Kusumo budaya, tradisi dan kerukunan beragama Indonesia harus dipelihara untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tradisi masyarakat timur adalah menghargai dan bakti kepada orang tua, belajar tentang masalah ketuhanan dalam beragama dan toleransi antar masyarakat.

Dengan masuknya budaya asing semua jadi berkurang. Masyarakat Indonesia khususnya generasi muda harus mendapat pembinaan dan pembelajaran kembali supaya mengerti tujuan yang akan dijalankan. Kembali ke tradisi dan kepercayaan agamanya masing-masing jangan pernah ikut-ikutan budaya asing karena tidak sesuai dengan tradisi budaya Indonesia.

Taosu menambahkan tentang pentingnya menjaga tradisi budaya, pendidikan moral agama, bahasa, pikiran secara bersama-sama dalam mendukung negara agar bisa lebih maju seperti negara lain, masalah kerukunan beragama yang paling penting pemerintah jangan mencampur adukan dengan hal lain. Untuk memperkokoh bangsa Indonesia dalam aspek sosial, budaya dan agama, semua dikembalikan kepada pemimpin bangsa yang bertindak positif dalam mensejahterakan rakyatnya, karena menjadi pemimpin tidak semudah membalik telapak tangan. Semua sudah digariskan, di atas langit sudah ada bintang, baru bisa menjadi presiden atau raja, katanya.

“Sebagai masyarakat Indonesia ada tiga hal yang harus dijaga. Pertama jangan melanggar hukum Tuhan atau agama kita bisa mati, jangan melanggar hukum adat nanti bisa kualat dan jangan melanggar hukum negara kita bisa dipenjara. Cintailah bangsa dan negara jangan hanya cinta rupiah dan dollar semata,” himbau Taosu Agung Kusumo. (ad)

Lagi-Lagi Bom Mengguncang Persatuan Bangsa

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Markas Besar Polri mengklaim memiliki hasil positif terkait kasus paket bom yang terjadi belakangan ini. Namun, Polri belum bisa menyampaikan hasil ini kepada masyarakat dengan dalih menggangu penyelidikan yang dilakukan anggotanya di lapangan.

"Densus 88 ada perkembangan positif, tapi kontraproduktif kalau dijelaskan. Kami tidak ingin ada kepanikan kepada masyarakat," ucap Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar (Kombes) Pol. Boy Rafli Amar saat ditemui di Gedung Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/3).

Selain itu, Boy menambahkan, penyidik telah memiliki hasil laboratorium terkait bahan peledak tersebut. Hasilnya sendiri, memiliki kemiripan dengan kejadian-kejadian bom yang telah lama terjadi di Tanah Air. "Hasil penyidikan belum bisa dipublikasikan, hasil sementara ada sedikit kemiripan dengan beberapa bom dengan daerah konflik. Kita punya data base bom yang pernah meledak di Tanah Air," kata Boy.

Boy juga mengatakan, Polri telah menyebar sketsa kurir yang telah diidentifikasi tim penyidik kepada masyarakat agar mengenali wajah kurir tersebut. "Penyampaian sketsa sudah dilakukan ke masyarakat," tandas mantan Kepala Kepolisian Kota Besar Padang, Sumatra Barat, ini.

Sementara menurut Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya Kombes Pol. Baharuddin Djafar, untuk memperkecil ruang gerak kurir tersebut, jajaran Polda Metro melakukan razia-razia di wilayah DKI Jakarta. "Kita gelar razia di tempat-tempat tertentu. Razia tergantung dari polres-polres. Selain itu, sketsa juga disebarin saat razia agar dikenali masyarakat," ucap Baharuddin di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta.

Pelaku Terlacak

Kepala Bagian Penerangan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kombes Pol Boy Rafli Amar mengatakan, saat ini kurir pengirim paket bom buku sudah terlacak. "Kurir pengirim paket bom buku di beberapa tempat di Jakarta telah terlacak," katanya di Jakarta, Selasa (22/3).

Boy mengatakan, dalam waktu yang tidak lama lagi pelaku teror bom ini akan terungkap. "Ada perkembangan yang sementara postitif," katanya. Boy mengatakan, saat ini polisi tidak bisa banyak mengekspos hasil penyelidikan, karena dikhawatirkan mengganggu pengungkapan kasus.

Sebelumnya, pria tidak dikenal mengirimkan paket bungkusan buku yang berisi bom pada tiga lokasi yang berbeda pada Selasa pekan lalu. Pengiriman paket bom ditujukan kepada pimpinan Komunitas Utan Kayu Ulil Abshar Abdalla, Kepala Badan Narkotika Nasional Gories Mere, dan tokoh Pemuda Pancasila, Yapto S. Soeryosumarno., dan musisi Ahmad Dhani.

Sketsa

Belum terungkapnya dalang pelaku teror bom masih menjadi pekerjaan rumah aparat keamanan dan intelijen. Teror yang bermula dari sebuah paket bom buku yang ditujukan pada aktivis Jaringan Islam Liberal belakangan justru menyebar menjadi teror paket di berbagai kota. Jika dibiarkan, keresahan di masyarakat akan memuncak.

Dalam pertemuan dengan anggota Komisi I DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (22/3), yang membahas koordinasi intelijen dan Rancangan Undang-undang Intelijen terkait penyadapan, Kepala Badan Intelijen Negara Sutanto mengaku menemui sejumlah kendala. Namun demikian, Sutanto menegaskan bahwa BIN terus bekerja dan melacak, termasuk kemungkinan pelaku adalah pemain lama.

Jumat pekan lalu Mabes Polri merilis sketsa wajah pengirim bom buku di Utan Kayu, Jakarta. Sketsa wajah didapat dari hasil pemeriksaan saksi. Laki-laki yang diperkirakan berusia 30 tahun dengan tinggi 165 sentimeter dan ukuran tubuh sedang. Hingga kini polisi masih terus mendalami keterangan saksi di lokasi lokasi kejadian untuk menyempurnakan beberapa sketsa wajah orang yang diduga terlibat.(ADO)

Bali Resah

Giliran Kota Denpasar, Bali, yang dilanda isu teror bom. Benda yang diduga bom itu ditemukan di sebuah kendaraan Toyota Avanza, Selasa (22/3). Sebelumnya mobil ini dihentikan polisi lantaran menyerobot beberapa lampu merah di kawasan Renon, Denpasar. Saat diperiksa, petugas melihat banyak kardus di bagasi belakang yang berisi rangkaian kabel.

Polisi makin curiga karena nomor polisi di bagian depan dan belakang mobil berbeda. Nomor pelat depan DK 1921 XQ, sedangkang nomor pelat belakang DK 1291 XQ. Saat itu pula polisi meminta warga Jalan Diponegoro, Denpasar, untuk meninggalkan rumah dan toko mereka guna menghindari hal yang tak diinginkan.

Setelah memeriksa seluruh kardus dengan seksama, tim Gegana memutuskan membawa isi bagasi mobil ke Mako Brimob untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi tidak melakukan peledakan di lokasi lantaran jumlah barang yang mencurigakan begitu banyak sehingga sangat berbahaya bila diledakkan di lokasi. Sejauh ini belum ada penjelasan dari Polda Bali tentang isi kardus-kardus itu.

Pada waktu bersamaan, tim Gegana Polda Bali meledakkan sebuah paket mencurigakan yang tersimpan dalam plastik di Jalan Tukad Yeh Aya, Denpasar. Namun, sedemikian jauh belum dipastikan juga isi paket itu benar-bear bahan bom atau hanya benda yang tidak membahayakan.(Tim)

Perang Terbuka Sri Mulyani vs Ical (Dosa-Dosa Bakrie dimata SM)

Arwan Zaini

Telah lama saya menunggu agar konflik internal yang telah dibungkus dengan rapi antara Menkeu Sri Mulyani dan mantan Menko Kesra Aburizal Bakrie di kabinet Indonesia bersatu dibongkar. Hal ini dikarenakan telah terjadi power abuse yang dilakukan salah satu menteri di Kabinet Pemerintahan SBY-JK silam yang diaminin oleh pak Presiden SBY. Dan menteri yang begitu gentol melakukan perlawanan kepada tindakan Bakrie sampai-sampai ‘mengancam’ mengundurkan dari kabinet adalah Sri Mulyani.

Jika konflik internal yang terjadi tidak menyangkut masalah negara, maka sudah sepantasnya itu adalah masalah aib pribadi orang yang harus ditutup dan dibungkus. Tapi, bagaimana jika konflik yang terjadi menyangkut masalah negara, pengeluaran uang negara? Itulah yang menjadi perhatian kita. Dan saya harapkan melalui konflik internal ini, semua kebobrokan dapat dibongkar. Baik dari pihak Bakrie maupun pihak Sri Mulyani.

“Dosa-Dosa” Bakrie di Mata Sri Mulyani

Bermula dari Kasus Luapan Lumpur Lapindo sejak 28 Mei 2006, telah terjadi perdebatan sengit siapa pihak yang bertanggungjawab atas biaya penanggulangannya : PT Lapindo (pemegang saham terbesar adalah Bakrie Family), negara atau dua pihak. Berdasarkan sumber-sumber yang saya himpun (Jusuf Kalla dan 3 Tahun Lumpur Lapindo), sebagian besar ahli drilling dan geologi menyatakan bahwa luapan lumpur Lapindo disebabkan oleh tindakan eksplorasi yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh keluarga Bakrie.  Fakta ini  pun didukung oleh hasil Audit Investigatif BPK atas Lumpur Lapindo yang mengindikasi terjadi pelanggaran prosedur dan peraturan mulai dari proses tender, peralatan teknis hingga prosedur teknis pengeboran sumur-sumur minyak di Sidoarjo.

Fakta yang lebih meyakinkan adalah dokumen serta pernyataan Arifin Panigoro sebagai pemilik perusahaan operator pengeboran sumur PT Lumpur Lapindo yang mengaku PT Lapindo telah melakukan pelanggaran atas SOP serta tidak mau melaksanakan tindaka preventif. Karena penyebab utama terjadi sumburan lumpur di Sidoardjo adalah aktivitas pengeboran, maka pihak yang bertanggungjawab adalah PT Lapindo Brantas sebagaimana diatur dalam UU 23/1997 dan PP 27/1999.

Meskipun sudah cukup jelas penyebab dan siapa penanggungjawabnya, namun alih-alih Presiden SBY mengeluarkan Per.Pres 14 tahun 2007 jo Per.Pres 48/2008, yang mana pemerintah  (dengan anggaran rakyat) mengambil bagian membantu penanganan biaya lumpur Lapindo. Terbitnya peraturan presiden tersebut sangat merugikan uang negara. Dalam kurun 3 tahun (2007-2009), 795 miliar APBN dikucurkan untuk membantu kelalaian pengeboran Lapindo. Rinciannya sebagai berikut : Rp 114 miliar pada 2007, Rp 513 miliar pada 2008, dan 168  miliar pada 2009. [LKPP 2007, LKPP 2008 dan UU APBN P 2009]. Baca juga : Jusuf Kalla dan 3 Tahun Lumpur Lapindo. Dalam kasus lumpur Lapindo, saya sepakat dengan Bu Sri Mulyani yang menginginkan “Perusahaan Bakrielah (Lapindo) yang bertanggung atas biaya penanggulangan lumpur Lapindo, bukan negara”.

Kesalahan kedua Bakrie dimata Sri Mulyani adalah karena pemerintah SBY-JK mengintervensi penjualan saham PT Bumi Resource Tbk yang notabene adalah milik keluarga Bakrie. Pada Oktober 2008 silam, bersamaan krisis finansial dunia, saham-saham perusahaan nasional di BEI jatuh bebas tidak terkendali. Saham BUMI yang 3 bulan sebelumnya mencapai Rp 7000 per saham, anjlok dibawah Rp 1000 per saham. Tapi, pihak otoritas saham tiba-tiba menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham bumi hanya karena adanya ‘titipan’ dari Menko Kesra Aburizal Bakrie. Sri Mulyani yang memegang kendali masalah keuangan (termasuk pasar modal) jadi berang. SMI meminta pencabutan penghentian sementara perdagangan saham PT Bumi Resources Tbk pada 7 Oktober 2008. Padahal yang perintah penghentian suspensi saham Bakrie berasal dari Pemerintah Republik Indonesia (Kontan, Okt/2008.). Atas kasus ini, beredar kabar bahwa Menkeu Sri Mulyani sempat ‘mengancam’ mengundurkan diri jika SBY masih terus melindungi saham Bakrie.

Kesalahan ketiga Bakrie dimata Sri Mulyani adalah kasus royalti batubara yang ditunggak oleh perusahaan Bakrie (nilainya berbeda-beda menurut versi Menkeu, BPK dan ICW). Kesalahan ketiga Bakrie dimata Sri Mulyani adalah pembangkangan royalti batubara yang dilakukan perusahaan batubara, yang sebagian diantaranya adalah perusahaan milik Bakrie. Sri Mulyani geram karena sejumlah perusahaan dengan begitu berani menghindari pajak/royalti dan bahkan menunggak bertahun-tahun. Perusahaan batubara Bakrie setidaknya menunggak 2-5 triliun royalti Batubara hasil akumulasi sejak 2002/2003. Tidak hanya sampai disitu, SM juga membuat keputusan pencekalan terhadap sejumlah petinggi perusahaan batu bara Bakrie.

Kesalahan keempat Bakrie dimata Sri Mulyani adalah rencana Bakrie menguasai saham 14% PT Newmont Nusa Tenggara. Mengingat potensi yang besar dari Newmont, Sri Mulyani menolak keinginan Bakrie membeli 14 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Saat menjabat pelaksana tugas Menko Perekonomian, Sri Mulyani meminta agar seluruh saham divestasi Newmont dibeli oleh perusahaan negara. Meski begitu, ketika jabatan Menteri Koordinator Perekonomian berpindah ke Hatta Rajasa, melalui Multicapital akhirnya Bakrie bisa mendapatkan 75 persen dari 14 persen saham Newmont. Keinginan Bakrie terwujud walau tak sampai 100 persen.

Perang Terbuka di Mulai

Tanpa perlu berpikir banyak, sudah dapat dipastikan bahwa Bakrie selama ini merasa kepentingan bisnisnya  yang ‘liar’ dicekal oleh Menkeu Sri Mulyani. Sri Mulyani yang ingin lembaganya profesional tentu berusaha untuk tidak tolerir dengan pejabat negara atau politisi yang berusaha memanfaatkan fasilitas negara (keuangan negara). Namun, ambisi besar Sri Mulyani untuk ‘menertibkan’ usaha Bakrie terpental ditangan ‘majikan’-nya. Bakrie yang berkontribusi besar dalam menyumbang biaya kampanye Presiden SBY-JK pada pemilu 2004 membuat SBY berhutang budi. Ketergantungan SBY pada konglomerat Bakrie tidak hanya berhenti pada periode 2004-2009, pada pilpres Juli 2009 lalu, pasangan SBY-Boediono kembali mendapat dukungan dana dari keluarga Bakrie. Bakrie melalui anaknya Anindya Bakrie menjadi salah satu donatur kakap bagi pasangan SBY-Boediono.

Hubungan simbiosis mutualisme ini membuat SBY-Boediono tidak tegas terhadap perilaku-perilaku Bakrie inc. yang diduga melakukan penyimpangan. Sehingga jangan harap Kasus Lumpur Lapindo dapat diselesasikan secara tuntas oleh SBY, meskipun JK yang dulu menjadi Ketum Golkar tidak lagi menjadi Wapres. Begitu juga, Presiden SBY tidak akan tegas menuntut perusahaan Bakrie agar segera membayar royalti batubara kepada negara. Dan yang pasti, SBY telah mendukung Aburizal Bakrie untuk duduk menjadi Ketum Golkar melawan Surya Paloh.

Selain Bakrie, dapat dipastikan bahwa Menkeu Sri Mulyani tidak disukai oleh sejumlah oknum pejabat dan politisi yang selama ini melakukan money laundring melalui rekening liar di departemen.  Pada tahun 2007 silam, Menkeu Sri Mulyani memerintahkan menutup rekening-rekening liar milik berbagai departemen. Hingga tahun 2008, jumlah rekening liar yang berhasil ditutup mencapai 2.086 rekening dengan total total nilainya keuangan negara yang diselamatkan mencapai Rp 7,28 triliun.

Ketegasan Menkeu Sri Mulyani ini tentu membuat para pejabat korup merasa kegerahan. Setali tiga uang dengan para pengusaha/kontraktor nakal. Selama Menkeu dijabat Sri Mulyani, banyak reformasi yang dilakukan terkait mekanisme pelelangan proyek pemerintah.  Sebagai catatan, Sri Mulyani bersama timnya mengelola sedikitnya Rp 700 triliun uang negara per tahun. Sepertiga dari dana tersebut digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, yang mana para konglomerat/pengusaha bermain proyek didalamnya. Selama ini, banyak pengusaha yang melakukan cara pintas untuk mendapat proyek, dengan menyuap pejabat pelelangan dan departemen keuangan.

Dengan uraian ini, maka sangatlah mungkin bahwa ada orang yang tidak senang dengan ketegasan yang dilakukan Sri Mulyani di departemennya. Banyak pihak berharap agar Sri Mulyani lengser lalu digantikan  dengan orang yang mau ‘berkompromi’ atas pundi-pundi anggaran negara yang lebih Rp 700 triliun tersebut.

Melaui artikel ini, saya mengajak masyarakat untuk tidak mempolitisasi berlebihan atas kasus Bank Century. Kita harapkan kasus Century dapat diselesaikan secara hukum dengan adil dan transparan. Meskipun premis awal saya (berdasarkan audit investigasi BPK atas kasus Bank Century) menyatakan bahwa pihak yang paling bertanggungjawab dalam bailout Bank Century adalah otoritas Bank Indonesia, namun tidak tertutup kemungkinan Menkeu Keuangan sebagai Ketua KSSK, Ketua LPS dan pihak Bank Century turut bertanggungjawab dalam bailout tersebut apabila pada akhirnya proses hukum menemukan unsur pidana.

Oleh karena itu, saya memiliki harapan besar kepada institusi KPK untuk bertindak secara profesional, adil dan transparan dalam mengusut benang kusut Bank Century. Untuk Pansus Angket Bank Century di DPR, saya berharap mereka tidak mempermainkan kekuasaan politik yang mereka miliki. Tidak boleh terjadi deal-dealan agar kasus ini tenggelam, begitu juga tidak boleh kasusnya dibelokkan untuk kepentingan pihak tertentu.
Siapakah yang akan menjadi pemenang dalam peperangan ini? Jawaban ada ditangan pemimpin negeri.